Hutan Lindung Disewakan Rp 120-Rp 300 Per Meter

Kompas, 20 Februari
Jakarta, Kompas – Hanya dua bulan seusai menjadi tuan rumah Konferensi PBB
untuk Perubahan Iklim dan di tengah rentetan bencana ekologis, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan pembukaan hutan untuk pertambangan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, energi, dan jalan tol dengan tarif sewa sangat murah. Alih fungsi hutan produksi dan hutan lindung itu hanya dikenai tarif [...]

Wapres Larang Ekspor Log

Jawa Pos, 20 Februari 2008
Cegah Penyelundupan ke LN, Bangun Terminal Kayu Daerah
JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menerbitkan larangan ekspor kayu gelondongan (log). Seluruh ekspor kayu asal Indonesia harus dalam bentuk produk jadi atau setengah jadi.
“Wapres tadi mengatakan, pengiriman kayu ke dalam negeri boleh dalam bentuk log. Tapi, kalau [...]

Kebakaran Hutan Berada di Lahan Konsesi

Koran Tempo, 20 Februari 2008
Pekanbaru — Koordinator Bidang Data Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari), Raflis, mengungkapkan kebakaran hutan di Riau kali ini terjadi di kawasan lahan gambut yang dikelola sejumlah perusahaan perkebunan dan perusahaan hutan tanaman industri. “Seluruh kawasan yang terbakar itu berada di lahan konsesi,” kata Raflis di Pekanbaru kemarin.
Berdasarkan pemetaan Jikalahari, dari [...]

Tarif kompensasi kehutanan rugikan negara

Bisnis Indonesia, 19 Februari 2008
JAKARTA: PP No. 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan berpotensi merugikan Indonesia Rp70 triliun.
“Kebijakan itu sangat tidak signifikan dalam rangka memperoleh kompensasi untuk meningkatkan penerimaan negara dalam bidang izin penambangan terbuka pada [...]

LSM Kecam Obral Hutan Indonesia

Media Indonesia, 19 Februari 2008
JAKARTA (MI): Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yakni Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menolak keras Peraturan pemerintah (PP) No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar [...]

21 Izin Usaha Terancam

Kompas, 15 Februari 2008
Jakarta, Kompas – Dari 40 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK yang dievaluasi Lembaga Penilai Independen Mampu tahun 2007, hanya 19 unit manajemen yang memiliki kinerja baik dan sedang. Adapun 21 unit lagi berkinerja buruk dan terancam dicabut izinnya.
”Tentunya secara administratif diperingatkan dulu. Namun tidak mungkin dalam tempo [...]

50% Pemegang izin HPH berkinerja buruk

Bisnis Indonesia, 15 Februari 2008
JAKARTA: Perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) atau hak pengusahaan hutan (HPH) yang kinerjanya dinilai buruk mencapai sekitar 50%.
Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban mengatakan dari 40 IUPHHK-HA yang dinilai kinerjanya, 19 unit dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Menurut data Departemen Kehutanan, tujuh unit [...]

Program Transmigrasi Terganjal RTRWP

Media Indonesia, 15 Februari 2008
PROGRAM transmigrasi untuk rehabilitasi dan revitalisasi di eks proyek lahan gambut di Kalimantan Tengah dipastikan tertunda akibat belum disahkannya rencana tata ruang dan wilayah provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang masih terganjal di Departemen Kehutanan.
Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kalteng Pro Marwan di Palangkaraya, kemarin, mengatakan sampai saat ini RTRWP belum tuntas [...]

Ribuan Kayu Ilegal Disita

Media Indonesia, 15 Februari 2008
PONTIANAK (MI): Komando Resor Militer (Korem) 121/Alambhana Wanawai, Kalimantan Barat (Kalbar), menyita 1.952 batang kayu ulin dan 500 lembar papan meranti ilegal.
Penyitaan dilakukan dalam sebuah penangkapan di dua lokasi berbeda. Ribuan batang kayu ditangkap di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu (13/2), sedangkan ratusan lembar papan disita dari sebuah [...]

Pemerintah Serahkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari Kepada 19 Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam di Unit Manjemen dalam rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari, maka sekurang-kurangnya 3 tahun sekali, kepada setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dilakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) oleh [...]